BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menunjukkan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dengan mengikuti Pra-Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025. Kegiatan ini digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Banjarbaru, Selasa (9/9/2025).
Pra-evaluasi tersebut merupakan salah satu tahapan penting sebelum pelaksanaan evaluasi akhir SAKIP. Tujuannya tidak hanya untuk menilai capaian sementara, tetapi juga memberikan pendampingan teknis serta masukan strategis agar pemerintah daerah mampu memperbaiki kelemahan sekaligus meningkatkan kualitas manajemen kinerja.
Komitmen Tanah Bumbu Tingkatkan Predikat SAKIP
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui keterangannya menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh melaksanakan SAKIP secara konsisten. Menurutnya, penerapan sistem ini merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan pelayanan publik.
“SAKIP menjadi pilar utama yang menghubungkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Dengan konsistensi penerapan, kita berharap kinerja pemerintah daerah semakin terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pun menekankan bahwa implementasi SAKIP menyatukan tiga elemen utama. Pertama, Perencanaan, yang memastikan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja utama (IKU) dapat diukur dengan jelas. Kedua, Penganggaran, yakni menyelaraskan alokasi dana dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Ketiga, Pelaporan, yang mencatat, mengukur, sekaligus menyampaikan hasil kinerja secara transparan kepada publik.
KemenPANRB Tekankan Pentingnya Pra-Evaluasi
Sementara itu, Plt. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II KemenPANRB, Budi Prawira, menegaskan bahwa pra-evaluasi bukanlah sekadar formalitas. Menurutnya, kegiatan ini merupakan forum penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan arahan sebelum memasuki tahap evaluasi lanjutan.
“Pra-evaluasi ini bertujuan memberikan masukan dan pendampingan agar kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah semakin baik. Harapan kami, seluruh kabupaten dan kota dapat meningkatkan predikatnya pada evaluasi final nanti,” jelas Budi.
Ia menambahkan, setelah pra-evaluasi, akan dilakukan evaluasi lanjutan pada bulan September, kemudian panel penentuan predikat pada November 2025. Dalam proses tersebut, tim evaluator melakukan verifikasi lapangan untuk menilai capaian kinerja, penanganan isu strategis, hingga efektivitas integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring di daerah.
Momentum Strategis bagi Tanah Bumbu
Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, keikutsertaan dalam pra-evaluasi ini menjadi momentum strategis untuk menegaskan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berorientasi hasil.
Selain memaparkan capaian kinerja, pemerintah daerah juga menyiapkan beragam data pendukung serta strategi penguatan sistem manajemen yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini sekaligus membuktikan bahwa Tanah Bumbu bertekad meningkatkan predikat SAKIP dan memperkuat posisi sebagai daerah yang berkomitmen pada prinsip akuntabilitas.
Dengan konsistensi dan sinergi lintas sektor, diharapkan Tanah Bumbu tidak hanya mampu memperbaiki nilai SAKIP, tetapi juga menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
