BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) kembali menegaskan komitmennya dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga. Hal ini diwujudkan dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) TPK2D yang digelar secara virtual pada Selasa (5/8/2025), dengan agenda utama membahas penyelarasan rencana aksi, pembinaan, serta dukungan lintas dinas dan lembaga terkait.
Rakoor kali ini secara khusus menyoroti hasil pendataan kualitas keluarga di Desa Pulau Tanjung, Kecamatan Kusan Tengah, yang telah dilakukan oleh TPK2D Provinsi Kalimantan Selatan. Data ini dianggap sebagai bahan penting untuk perencanaan kebijakan dan intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas keluarga di tingkat desa.
Data Desa Jadi Fondasi Kebijakan
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAP2KB) Tanbu, Erli Yuli Susanti, menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan tim merupakan langkah strategis yang tidak boleh berhenti hanya di angka-angka semata.
“Data yang sudah dikumpulkan harus ditindaklanjuti. Dari sini kita bisa mengetahui potret riil kondisi keluarga di desa, sehingga intervensi kebijakan bisa tepat sasaran,” ujar Erli Yuli.
Berdasarkan data, Desa Pulau Tanjung memiliki luas wilayah sekitar 54 km², dengan jumlah penduduk 610 jiwa yang terdiri dari 212 kepala keluarga. Penduduknya terbagi atas 328 laki-laki dan 282 perempuan. Dari sisi fasilitas umum, desa ini sudah memiliki Kantor Desa, rumah ibadah, posyandu, poskesdes, jalan desa, serta unit pendidikan berupa TK dan SDN Pulau Tanjung.
Pentingnya Basis Data dalam Peningkatan Kualitas Keluarga
Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalsel, Hj. Husnul Khotimah, dalam kesempatan yang sama mengapresiasi langkah konkret TPK2D Tanah Bumbu. Menurutnya, pendataan keluarga berbasis aplikasi web yang dikembangkan BPS Kalsel merupakan inovasi penting untuk memastikan kebijakan benar-benar berangkat dari kondisi nyata di lapangan.
“Tanpa data, kita tidak bisa mengidentifikasi masalah keluarga secara spesifik. Data adalah dasar dari semua perencanaan. Dengan data yang akurat, intervensi yang kita lakukan bisa terukur dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” tegas Husnul Khotimah.
Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Jadi Tolok Ukur
Hasil pendataan ini nantinya akan menjadi dasar dalam menghitung Indeks Kualitas Keluarga (IKK), sebuah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan keluarga. IKK terdiri dari 29 indikator yang terbagi dalam lima dimensi utama, yaitu:
- Legalitas dan Struktur Keluarga – terkait status perkawinan, keberadaan akta kelahiran, dan keabsahan hukum lainnya.
- Ketahanan Fisik – mencakup kesehatan keluarga, pemenuhan gizi, serta kondisi hunian.
- Ketahanan Ekonomi – meliputi tingkat pendapatan, akses terhadap pekerjaan, dan kemandirian ekonomi keluarga.
- Ketahanan Sosial Psikologi – menyangkut keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, pola asuh, dan komunikasi keluarga.
- Ketahanan Sosial Budaya – berkaitan dengan partisipasi keluarga dalam kegiatan sosial, keagamaan, serta nilai-nilai budaya yang dijunjung.
Dengan adanya tolok ukur tersebut, pemerintah dapat lebih mudah merancang program intervensi yang menyasar langsung pada kelemahan keluarga di masing-masing dimensi.
Upaya Menuju Keluarga Tangguh dan Sejahtera
Lebih jauh, penghitungan IKK ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mencapai tujuan besar, yakni mewujudkan keluarga tangguh, mandiri, dan sejahtera. Keluarga yang berkualitas diyakini menjadi pondasi penting dalam membangun masyarakat yang sehat secara sosial, ekonomi, maupun budaya.
Selain itu, data kualitas keluarga juga penting untuk mendorong kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak, sehingga pembangunan yang dilakukan benar-benar inklusif dan berkelanjutan.
Harapan Pemerintah Daerah
Pemkab Tanah Bumbu berharap bahwa dengan adanya pendataan ini, Desa Pulau Tanjung dapat menjadi model percontohan bagi desa-desa lain dalam mengimplementasikan program peningkatan kualitas keluarga berbasis data.
“Kita ingin setiap desa memiliki data keluarga yang lengkap dan akurat. Dengan begitu, intervensi program tidak lagi bersifat umum, tetapi benar-benar spesifik sesuai kebutuhan masyarakat desa,” tambah Erli Yuli.
Melalui Rakoor TPK2D ini, Tanah Bumbu menegaskan komitmennya untuk menjadikan pembangunan keluarga sebagai prioritas utama, sejalan dengan visi daerah dalam membangun masyarakat yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan.
