BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu secara resmi menutup kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III Tahun 2025, pada Rabu (6/8/2025). Acara penutupan berlangsung khidmat di Kampus 1 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, dengan dihadiri para peserta, pejabat BKPSDM, dan perwakilan instansi terkait.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanah Bumbu, Rusdiansyah, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada seluruh peserta yang telah menuntaskan rangkaian pelatihan dengan penuh dedikasi, komitmen, dan semangat belajar.
“Selesainya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025 hendaknya semakin meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan kedisiplinan seluruh peserta, serta mendorong mereka agar lebih produktif dengan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam segala bentuk pelayanan,” pesan Bupati.
Pelatihan Bukan Akhir, Melainkan Awal
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa pelatihan ini bukanlah akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari tanggung jawab baru sebagai pemimpin pengawas yang dituntut lebih kompeten, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ia mengingatkan agar seluruh peserta dapat mengimplementasikan wawasan dan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan ke dalam tugas dan fungsi masing-masing di unit kerja. “Harapannya, para lulusan mampu menjadi agen perubahan di lingkup kerja masing-masing, serta meningkatkan kinerja organisasi secara optimal, demi melayani kepentingan masyarakat yang dilandasi dengan kepribadian dan etika ASN,” ujarnya.
Proyek Perubahan Harus Nyata
Salah satu penekanan penting dari Bupati adalah agar proyek perubahan yang dirancang dalam pelatihan tidak berhenti sebatas laporan atau dokumen formal semata.
“Jangan biarkan proyek perubahan berhenti hanya sebagai tumpukan dokumen. Jadikan itu sebagai komitmen nyata dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Pesan tersebut sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang terus digaungkan pemerintah daerah, dimana setiap aparatur sipil negara (ASN) dituntut untuk mampu menjadi motor penggerak dalam perbaikan sistem pelayanan publik.
Harapan Besar pada ASN Pengawas
Sebagai peserta PKP, para ASN pengawas memiliki peran strategis dalam menjembatani kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Dengan kapasitas baru yang diperoleh, mereka diharapkan dapat lebih sigap menghadapi tantangan, berani mengambil keputusan, serta mampu membimbing staf di bawahnya dengan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan visioner.
Bupati juga menegaskan pentingnya sikap teladan dari seorang pemimpin pengawas. “Pemimpin itu dilihat bukan hanya dari kata-kata, tetapi dari tindakan nyata. ASN harus berintegritas, disiplin, dan menjadi contoh dalam bekerja,” tambahnya.
ASN Sebagai Agen Perubahan
Konsep “Agen Perubahan” menjadi benang merah dalam penutupan PKP kali ini. ASN diingatkan bahwa mereka adalah ujung tombak transformasi birokrasi. Dengan membawa semangat inovasi, keberanian untuk memperbaiki sistem, serta komitmen pada kepentingan publik, setiap ASN lulusan PKP Angkatan III diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan di unit kerja masing-masing.
Kepala BKPSDM Tanah Bumbu, Rusdiansyah, menambahkan bahwa pelatihan ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab dalam membangun sumber daya manusia aparatur yang handal, sesuai dengan visi Bupati untuk menjadikan Tanah Bumbu sebagai daerah yang maju, produktif, dan berdaya saing.
“Kami percaya bahwa para lulusan PKP Angkatan III ini akan membawa energi baru dalam birokrasi, sehingga tata kelola pemerintahan di Tanah Bumbu bisa semakin baik dan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat,” ujarnya.
Penutup
Dengan berakhirnya Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan III ini, Pemkab Tanah Bumbu menaruh harapan besar pada seluruh peserta agar terus menjaga komitmen, disiplin, dan semangat inovasi dalam bekerja. Sebab, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu menjalankan kebijakan tersebut dengan penuh integritas.
