BATULICIN-Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus memperkuat komitmen dalam menyediakan akses air bersih bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Pengguna Sistem Penyediaan Air Minum (KP-SPAM) yang berlangsung di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Gunung Tinggi, Batulicin, Rabu (17/09/2025).
Rakor yang dihadiri perwakilan seluruh kecamatan se-Kabupaten Tanah Bumbu tersebut bertujuan untuk melakukan pemetaan kondisi KP-SPAM saat ini, sekaligus membahas langkah strategis dalam pengembangan ke depan. Pemkab Tanah Bumbu menilai, keberadaan KP-SPAM yang dikelola berbasis masyarakat menjadi kunci penting dalam menjawab kebutuhan air bersih, terutama di wilayah rawan kekeringan.
Kepala Dinas PMD Tanah Bumbu, Samsir, mewakili Bupati Andi Rudi Latif, menegaskan bahwa pengelolaan air bersih tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah. Partisipasi aktif masyarakat melalui KP-SPAM menjadi garda terdepan untuk menjaga keberlanjutan pasokan air minum.
“Dengan adanya asosiasi SPAM, diharapkan komunikasi dan koordinasi antarwilayah semakin terjalin baik. Langkah ini bukan hanya menjawab persoalan kebutuhan dasar, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi ketersediaan air bersih di masyarakat,” ujar Samsir.
Salah satu potensi besar yang dibahas dalam Rakor ini adalah pemanfaatan Danau Buaya di Kecamatan Angsana, Desa Banjarsari. Danau tersebut dinilai memiliki kualitas air yang baik sehingga sangat berpotensi menjadi sumber utama pengolahan air bersih.
“Jika pengelolaannya dilakukan secara optimal, Danau Buaya bukan hanya mendukung kebutuhan air bersih, tetapi juga dapat menjadi daya tarik unggulan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sekitar,” tambahnya.
Namun, di balik potensi besar itu, tantangan juga tidak sedikit. Kepala Bidang Penataan, Kerjasama, dan Pengembangan Desa (PKPD) DPMD Tanah Bumbu, Wahyuni, menyebutkan sejumlah hambatan utama yang kerap dihadapi KP-SPAM. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber air baku akibat faktor alam, keterbatasan pendanaan, hingga lemahnya kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola.
“Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM pengelola sangat penting agar KP-SPAM mampu berkembang lebih profesional serta berkelanjutan. Tantangan memang ada, tetapi peluang untuk berkembang juga besar,” jelas Wahyuni.
Meski begitu, Wahyuni juga menyoroti keberhasilan sejumlah desa di Tanah Bumbu yang telah mengelola KP-SPAM dengan baik hingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kas desa sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes).
“Kami berharap desa-desa lain dapat mencontoh keberhasilan tersebut. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, KP-SPAM bisa menjadi motor pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Melalui Rakor ini, Pemkab Tanah Bumbu kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kelembagaan, manajemen keuangan, serta meningkatkan kapasitas para pengelola KP-SPAM. Harapannya, pengelolaan air bersih di Tanah Bumbu tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mampu menjadi fondasi pembangunan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
Dengan strategi tersebut, Tanah Bumbu optimis dapat mewujudkan pengelolaan air bersih berkelanjutan yang sejalan dengan visi pembangunan daerah, sekaligus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat dari desa hingga kecamatan.
