Rabu, 2 Juli 2025 menjadi momen penting bagi Kabupaten Tanah Bumbu. Dalam supervisi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui kantor wilayah Kalimantan Selatan, kabupaten ini berhasil meraih nilai sempurna 100. Prestasi ini menandai bahwa Tanah Bumbu tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga unggul dalam pelaksanaan substansi HAM di tingkat daerah.
Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat utama kantor bupati dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah maupun instansi pusat. Dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Bupati, H. Yamani, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang berkomitmen menjadikan HAM sebagai bagian dari budaya pelayanan publik.
Supervisi RAN HAM tidak hanya mengukur keberhasilan dalam memenuhi indikator yang telah ditetapkan, tetapi juga mengevaluasi kesiapan daerah dalam merespons tantangan aktual. Tanah Bumbu dinilai unggul dalam penyediaan layanan inklusif, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak sipil dan sosial, serta inovasi program yang menjangkau kelompok marginal.
Nilai 100, Supervisi RAN HAM, Komitmen Daerah Jadi Sorotan Tanah Bumbu
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan, Karyadi, menyatakan bahwa nilai sempurna yang diraih Tanah Bumbu adalah bukti nyata dari sinergi antara pusat dan daerah. Ia menilai keberhasilan ini sebagai cerminan dari komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi dan Undang-Undang HAM.
Bupati Tanah Bumbu melalui staf ahli menegaskan bahwa pencapaian ini akan dijadikan pijakan untuk memperluas pelaksanaan HAM ke tingkat desa dan komunitas akar rumput. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang berperspektif hak asasi manusia.
Dengan pencapaian ini, Tanah Bumbu menegaskan posisinya sebagai daerah yang tidak hanya ramah investasi dan pembangunan, tetapi juga daerah yang ramah HAM dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan yang diambil.
