BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor kegawatdaruratan. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Layanan Call Center 112 Tahun 2025, yang digelar di Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Tanah Bumbu, Kamis (18/12/2025).
Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang diwakili oleh Kepala Diskominfo SP Tanah Bumbu, Al Husain Mardani. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa layanan Call Center 112 merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan kegawatdaruratan yang cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bimtek tersebut menghadirkan narasumber kompeten, yakni General Manager Regional Development PT Jasnita Telekomindo, David Kristianto Yohansyah, S.Sos, MPP, yang menyampaikan materi terkait kebijakan nasional, mekanisme operasional, serta alur penanganan layanan Call Center 112 sebagai nomor tunggal panggilan darurat di Indonesia.
Melalui Kepala Diskominfo SP, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat terkait penyelenggaraan layanan kegawatdaruratan nasional. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dalam meningkatkan mutu pelayanan publik serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Al Husain Mardani menjelaskan bahwa penyelenggaraan Call Center 112 memiliki landasan hukum yang kuat. Beberapa regulasi yang menjadi dasar antara lain Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi, Peraturan Menkominfo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat, serta Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Dengan dasar regulasi tersebut, Call Center 112 bukan hanya sekadar program, melainkan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kegawatdaruratan yang responsif, cepat, dan terintegrasi,” ujar Husain.
Ia menambahkan, tujuan utama pelaksanaan Bimtek ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada seluruh peserta mengenai kebijakan, mekanisme, dan alur layanan Call Center 112. Selain itu, kegiatan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam menangani laporan dan pengaduan kegawatdaruratan dari masyarakat.
Tidak hanya itu, sosialisasi dan Bimtek ini juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah serta instansi terkait, seperti BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Kesehatan, Polri, TNI, Satpol PP, serta unsur pendukung lainnya. Dengan koordinasi yang solid, penanganan kondisi darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu.
“Seluruh pengelola dan operator Call Center 112 diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap standar operasional prosedur, mulai dari penerimaan panggilan, proses verifikasi laporan, hingga eskalasi penanganan kejadian di lapangan,” tegasnya.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem Call Center 112 juga dinilai sebagai bagian penting dari implementasi SPBE dan transformasi digital layanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk mengelola layanan ini secara profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Keberadaan Call Center 112 diharapkan mampu menjawab tantangan geografis Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki wilayah luas dan sebagian tersebar, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan pada situasi darurat.
Melalui kegiatan sosialisasi dan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu optimistis kualitas layanan kegawatdaruratan akan terus meningkat, seiring dengan penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
