BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Pemkab Tanah Bumbu pada Puncak Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2025 yang digelar di Kota Banjarbaru, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 merupakan agenda strategis yang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat wajib pajak yang telah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pemerintah untuk mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais. Kehadiran perwakilan Pemkab Tanah Bumbu menegaskan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat sistem perpajakan daerah yang berkelanjutan.
Melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Bupati Andi Rudi Latif menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berkomitmen untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sinergi tersebut dinilai sangat penting guna memperkuat pendapatan daerah yang pada akhirnya bermuara pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten menjadi kunci dalam menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah. Pemkab Tanah Bumbu siap mendukung langkah-langkah strategis yang dilakukan Pemprov Kalsel untuk mendorong kepatuhan wajib pajak,” ujar Eryanto Rais mewakili Bupati.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target pendapatan pajak kendaraan bermotor tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor yang solid. Menurutnya, peran Badan Pendapatan Daerah, SAMSAT, kepolisian, serta dukungan aktif pemerintah kabupaten dan kota menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan penerimaan pajak daerah.
Gubernur juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung operasional dan kinerja SAMSAT, termasuk melalui edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Hal ini dinilai krusial mengingat kontribusi pajak kendaraan bermotor saat ini memiliki porsi yang signifikan dalam struktur pendapatan kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Melalui momentum Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor 2025, diharapkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota semakin solid, serta mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak sebagai pilar utama pembangunan daerah yang berkesinambungan.
