BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mulai mematangkan langkah strategis dalam upaya menurunkan angka kemiskinan daerah dengan menggelar kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025–2029. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (9/12/2025) dan berlangsung di Kota Banjarbaru.
Kegiatan penyusunan RPKD ini dibuka secara resmi oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Tanah Bumbu, Eryanto Rais.
Dalam sambutan tertulis Bupati Andi Rudi Latif yang disampaikan Eryanto Rais, ditegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda prioritas yang secara konsisten menjadi fokus utama pemerintah daerah pada setiap periode pembangunan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029.
“Pemerintah daerah telah menetapkan target penurunan kemiskinan yang dilakukan secara terarah, terstruktur, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan target tersebut, diperlukan dokumen perencanaan yang kuat, komprehensif, serta berbasis data yang valid, yaitu RPKD,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan, RPKD tidak hanya diposisikan sebagai dokumen administratif semata, melainkan menjadi peta jalan strategis yang akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan, program, serta intervensi pembangunan yang tepat sasaran.
“Dokumen RPKD ini akan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran, setiap program yang dijalankan, serta setiap langkah pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Terkait proses penyusunan RPKD 2025–2029, Bupati Andi Rudi Latif berharap agar seluruh tahapan dilakukan secara kolaboratif, inklusif, dan berbasis bukti. Ia menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat, analisis yang mendalam, serta keterlibatan berbagai pihak yang memahami secara langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Masukan dari berbagai pemangku kepentingan, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat, sangat diperlukan agar RPKD yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan riil dan menjadi arah pembangunan yang berkeadilan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Menurutnya, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah saja, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga sosial, serta masyarakat secara luas.
“Penanggulangan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi dan koordinasi yang solid, kita optimistis target penurunan kemiskinan dapat tercapai,” pungkasnya.
Kegiatan penyusunan RPKD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025–2029 ini diikuti oleh pejabat terkait dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, serta para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Tanah Bumbu.
Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Tanah Bumbu, yakni Profesor Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si, Dr. Muhammad Arif, Profesor Dr. Ir. H. Syarifuddin Kadir, M.Si, Profesor Kadir, serta Profesor Ichsan Ridwan, yang memberikan pemaparan dan pandangan strategis terkait penyusunan RPKD berbasis data dan kebijakan pembangunan daerah.
